PEMANFAATAN NEW MEDIA DALAM PEMERINTAHAN

PEMANFAATAN NEW MEDIA DALAM PEMERINTAHAN

Perkembangan teknologi komunikasi khusus nya internet sebagai suatu bentuk new media tidak dapat dielakkan lagi. Terutama sejak ditemukannya website. Perkembangan internet berdampak besar terhadap semua lini kehidupan. Humas yang pada awalnya hanya bekerja menggunakan media konvensional di tuntut untuk dapat bekerja dengan internet. Penggunaan internet sebagai media kehumasan dikenal dengan istilah electronic public relations atau cyber pr. Sedangkan dalam pemerintahan, pemanfaatan internet oleh pemerintah dikenal dengan nama electronic governance (e-gov).

Pengertian E-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Definisi (World Bank) :

E-government  adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

Tujuan E-Government

1. Pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa serta kesatuan dan persatuan.
2. Meningkatkan kualitas di bidang TI dan telekomunikasi
3. Membangun komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timabal balik.

Manfaat E-Government

1. Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan clean government
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepa dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global
6. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
7. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.
8. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi

E-Gov merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerinatahan yang baik (good governance). Salah satu nya melalui pemanfaatan website. Dimana setiap instansi pemerintahan baik pusat dan daerah diwajibkan memiliki website atau portal masing-masing. Dalam penerapan e-government  salah satunya dengan menggunakan media Internet yang penggunaanya dibagi dalam beberapa domain sesuai dengan peruntukanya.

Pada awalnya domain yang digunakan oleh sebuah pemerintahan yakni .gov akan tetapi menurut  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, penggunaan domain .gov dirubah menjadi go.id.

Menurut panduan dari KOMINFO (2003), isi minimal pada setiap situs web pemerintah

daerah :

• Selayang Pandang
• Menjelaskan secara singkat tentang keberadaaan Pemda bersangkutan (sejarah, moto, lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi)

• Pemerintahan Daerah
• Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemda bersangkutan (eksekutif, legislative) beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya

• Geografi
• Menjelaskan antara lain keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, social dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeric atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya

• Peta Wilayah dan Sumberdaya
• Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (dari Bakosurtanal) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (dikeluarkan oleh instansi pemda yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna.

• Peraturan/Kebijakan Daerah
• Menjelaskan peraturan daerah (perda) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah ini semua perda yang dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat luas.

• Buku Tamu
• Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemda bersangkutan.

Contoh penerapan E-Government di Indonesia

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

BPPT termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah system TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya. Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration, samsat dan lain sebagainya.

Dalam penerapan E-government  tentu terdapat berbagai isu masalah baik secara infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya. Namun sebagai generasi penerus kita diharapkan bisa membuat penerapan e-government  lebih memadai.